Home > Uncategorized > Tips Mengurus Sertifikat Tanah Girik

Tips Mengurus Sertifikat Tanah Girik

Tanah Girik adalah tanah yang kepemilikannya diakui masyarakat, namun belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan sehingga belum memiliki sertifikat tanah. Tanah Girik dimiliki seseorang secara turun-temurun dan diakui secara adat oleh masyarakat sekitarnya sebagai tanah milik orang yang bersangkutan. Tanah Girik di beberapa daerah juga dikenal dengan berbagai nama, seperti Tanah Adat, Petok D, Letter C, Ketitir, Rincik, dan lain-lain. Data tentang tanah-tanah Girik biasanya dicatat dalam Buku Tanah yang ada di setiap desa/kelurahan/kecamatan.

Kepemilikan secara adat (Tanah Girik) sebenarnya diakui hukum, akan tetapi tetap harus didaftarkan menjadi sertifikat Hak Milik terlebih dulu agar memiliki kekuatan hukum. Apabila kita hendak membeli Tanah Girik, maka dianjurkan untuk meneliti lebih jauh riwayat kepemilikan tanah tersebut dengan mendatangi lurah/kepala desa/camat setempat. Kita juga perlu mendatangi tetangga di sekitar lokasi Tanah Girik atau di sekitar rumah pemilik tanah. Pada umumnya para tetangga mengetahui lebih banyak tentang riwayat tanah tersebut. Pastikan pula Tanah Girik tidak dalam keadaan sengketa yang melibatkan ahli waris maupun pihak lain.

Biasanya peralihan hak atas Tanah Girik dilakukan dari tangan ke tangan, yang awalnya dapat berbentuk tanah yang sangat luas, dan kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa bidang tanah yang lebih kecil. Umumnya peralihan hak atas Tanah Girik dilakukan di hadapan lurah atau kepala desa. Namun, banyak juga yang hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan dari para pihak sehingga tidak ada bukti tertulis yang dapat digunakan untuk menelusuri riwayat kepemilikannya. Sertifikasi Tanah Girik dalam Hukum Pertanahan disebut sebagai Pendaftaran Tanah Pertama Kali sebagaimana diatur dalam PP 24/ 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah pertama kali untuk Tanah Girik/Tanah Garapan, dalam praktiknya harus dilakukan melalui prosedur atau cara sebagai berikut:

  1. Meminta surat rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Camat perihal tanah yang bersangkutan, yang menyatakan tanah tersebut belum pernah disertifikatkan serta keterangan riwayat pemilikan tanah yang dimaksud.
  2. Pembuatan surat keterangan dari Ketua RT/Ketua RW/Lurah/Kepala Desa yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa.
  3. Peninjauan lokasi dan pengukuran tanah oleh pegawai Kantor Pertanahan.
  4. Penerbitan Gambar Situasi atau Surat Ukur, yang dilanjutkan dengan pengesahannya oleh Kantor Pertanahan (BPN)
  5. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai luas yang tercantum dalam Gambar Situasi atau Surat Ukur. Pembayaran BPHTB dilakukan apabila tanah yang dimohon berasal dari Tanah Negara atau Tanah Garapan. Pembayaran BPHTB juga dilakukan jika pada waktu proses pelaksanaan akta jual-beli, BPHTB tersebut belum dibayarkan.
  6. Proses pertimbangan oleh Panitia A (Panitia Pemeriksaan Tanah A).
  7. Pengumuman di Kantor Pertanahan dan Kantor Kelurahan setempat selama lebih kurang 2 (dua) bulan.
  8. Pengesahan pengumuman.
  9. Penerbitan Sertifikat Tanah oleh Kantor Pertanahan (BPN) setempat.249

Proses pensertifikatan Tanah Girik tersebut hanya dapat dilakukan jika pada waktu pengecekan di kantor kelurahan dan Kantor Pertanahan terbukti tanah tersebut memang belum pernah disertifikatkan dan selama proses tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan. Apabila syarat tersebut terpenuhi, proses pensertifikatan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun.

Panitia Pemeriksaan Tanah A selanjutnya disebut “Panitia A” adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian permohonan untuk memperoleh Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai atas Tanah Negara, dan penyelesaian permohonan Pengakuan Hak.

Susunan Panitia A terdiri atas:

  1. Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah atau Staf Seksi Hak-Hak Atas Tanah yang senior dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sebagai Ketua merangkap anggota;
  2. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau Staf Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang senior dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
  3. Kepala Seksi atau Staf Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, Kepala Seksi atau Staf Seksi Penatagunaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, dan Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan atau aparat Desa/Kelurahan yang ditunjuk untuk mewakili, sebagai anggota;
  4. Kepala Subseksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah atau Staf Subseksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota— madya sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Panitia A diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten / Kotamadya. Panitia A mengemban tugas sebagai berikut:

  • Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah Negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
  • Mengadakan penelitian dan peninjauan atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya, dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya;
  • Mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
  • Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;
  • Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah Pemeriksaan Tanah

Panitia Pemeriksaan Tanah B atau Panitia B adalah panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian permohonan, perpanjangan, dan pembaruan Hak Guna Usaha (HGU). Susunan Panitia B terdiri atas:

  • Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, sebagai Ketua merangkap anggota;
  • Kepala Bidang Penatagunaan Tanah dan Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah, sebagai anggota;
  • Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
  • Kepala Dinas Perkebunan / Pertanian / Perikanan / Peternakan Daerah tingkat I atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penggunaan tanah yang bersangkutan, sebagai anggota;
  • Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi atau pejabat yang ditunjuk sepanjang tanah yang dimohon termasuk kawasan hutan atau yang berbatasan dengan kawasan hutan, sebagai anggota;
  • Seorang pejabat dari instansi lain yang terkait apabila tanah yang dimohon tersebut penggunaannya bersifat khusus, sebagai anggota;
  • Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, sebagai anggota;
  • Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum atau Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah Perorangan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Keanggotaan Panitia B ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi yang bersangkutan. Tugas Panitia B:

  • mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan HGU serta syarat-syarat lainnya mengenai bonafiditas, kemampuan, dan kesungguhan akan usahanya;
  • mengadakan penelitian clan peninjauan atas tanah yang dimohon mengenai status, dasar perolehan, kondisi, luas, batas tanahnya, dan kepentingan-kepentingan lainnya;
  • menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan usaha yang akan dilakukan pemohon;
  • mengadakan perneriksaan / konstatasi mengenai penguasaan dan pengusahaan tanah yang dimohon HGU;
  • memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah

Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria mulai berlaku 24 Desember 1960, Tanah Girik (Petok D) dianggap merupakan alat bukti pemilikan tanah di Indonesia. Pada masa tersebut Petok D dianggap sama nilainya dengan sertifikat tanah. Sedangkan Petok D yang dibuat setelah tahun 1961 hanya dianggap sebagai alat bukti pembayaran pajak tanah ke kantor pendapatan daerah sehingga tidak lagi berfungsi sebagai alat bukti pemilikan tanah. Masyarakat kebanyakan belum sepenuhnya menyadari perubahan fungsi Petok D sehingga ketidaktahuan itu disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memainkan Petok D dalam kasus penipuan jual-beli tanah. Akibatnya, kasus tanah pun bermunculan di mana-mana.

Di masyarakat banyak muncul Petok D kembar atau Petok D palsu yang sulit dideteksi keabsahannya. Kalau sertifikat palsu, lebih mudah dilacak, yaitu dengan meminta surat keterangan pendaftaran tanah atau mengecek nomor sertifikat ke Kantor Pertanahan. Untuk menjamin kepastian hukum, UUPA (UU 5/1960) memerintahkan agar diadakan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia. Sayang, tujuan besar itu belum dapat terealisasi sepenuhnya sehingga tak heran kalau kasus tanah yang berkepanjangan selalu muncul hingga saat ini.

Menurut Irawan Soerodjo, notaris dan PPAT dijakarta Barat, dan Pria Takari Utama, notaris dan PPAT di Depok, Girik bukan bukti kepemilikan atau hak atas tanah. Girik hanya bukti pembayaran pajak atas tanah adat atau tanah garapan, atau blikti bahwa seseorang menguasai sebidang tanah garapan. Karena itu, status hukum Tanah Girik tidak kuat, tidak bisa diagunkan atau dijadikan jaminan utang di bank, namun bisa menjadi dasar untuk mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan (BPN). Itulah kenapa Tanah Girik gampang memicu sengketa (potential dispute). Soalnya, bisa saja seseorang menguasai atau menggarapnya tetapi sertifikat hak atas tanah tersebut atas nama orang lain.

Surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat mengenai riwayat penguasaan tanah tidak bisa dijadikan bukti bahwa yang menguasai atau penggarap adalah pemilik tanah. Pasalnya, satu-satunya bukti kepemilikan tanah yang diakui sah hanya sertifikat dari Kantor Pertanahan. Karena itu, jika kita ingin membeh’ Tanah Girik, perlu kita perhatikan agar tidak menuai persoalan di belakang hari.

Pertama, periksa Girik (Petok D) yang dipegang penjual dan cocokkan dengan nomor yang ada di buku tanah desa/kelurahan. Kedua, teliti secara saksama riwayat tanah dan minta surat keterangan tidak bersengketa dari desa/kelurahan. Kita juga bisa menanyakan kepada kepala desa/lurah atau camat setempat mengenai sejarah kepemilikan tanah dan siapa pemilik terakhirnya. Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan memiliki buku tanah yang berisi daftar kepemilikan tanah di wilayah dinasnya. Jika tanah berada di pinggir kota atau pedesaan, ada baiknya kita juga menanyakan kepada RT/RW setempat karena hubungan personal antar warganya masih dekat sehingga mereka tahu riwayat kepemilikan tanah di daerahnya.

Ketiga, perhatikan status penjual tanah, apakah pemilik tunggal atau ahli waris. Untuk itu, cek apakah nama di Girik (Petok D) sesuai dengan nama penjual karena bisa saja terjadi kasus di mana Tanah Girik yang diperjualbelikan dimiliki lebih dari satu ahli waris. Kalau begitu, jual-beli tanah bisa digugat ahli waris yang lain, dan berlanjut menjadi kasus sengketa tanah seperti yang sering terjadi pada umumnya.

Keempat, cek langsung ke lokasi tentang keberadaan tanah dan apakah tanah tersebut sudah diduduki atau berpindah tangan ke orang lain. Lihat juga apakah luasnya sesuai dengan yang tertera di Girik (Petok D). Kelima, lakukan jual-beli di hadapan notaris/PPAT sebagai profesional yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu, seperti pengalihan hak atas tanah. Jangan lupa menghadirkan lurah atau pamong desa dalam transaksi itu sebagai saksi.

Categories: Uncategorized Tags: